BANDUNG, (PRLM).-Citra koperasi di Indonesia
semakin tergerus. Saat ini sudah banyak koperasi mati karena tidak mampu
bersaing dan ditinggal anggotanya. Dari 188.000 koperasi yang ada di
Indonesia, sebanyak 30%-40% diantaranya sudah tidak memiliki aktivitas.
Demikian diungkapkan Wakil Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)
Agung Sujatmoko, pada Rapat Regional Dekopinwil/Dekopinda Indonesia
Bagian Barat, di Bandung, Sabtu (19/5) malam. Hadir pada kesempatan itu
seluruh Dekopinwil/da se-Sumatera, DKI, Banten dan Jabar. Dari
Dekopinwil Jabar hadir sang ketua, Wans Ibrahim.
Sayangnya, menurut Agung, saat ini tidak belum ada data tentang riil
koperasi. Data yang ada adalah milik pemerintah daerah. Ia menghimbau
agar gerakan koperasi, dalam hal ini Dekopinwil/da harus memiliki data
riil koperasi.
"Harapan kita, data Dekopinwil/da adalah benar-benar hasil verifikasi mereka dilapangan," katanya.
Agung menilai, pendataan ini sangat penting, terutama untuk
kepentingan pembinaan terhadap anggota Dekopin. Ia menilai, koperasi
tidak bisa bersaing disebabkan masih dihadapkan berbagai persoalan,
mulai dari organisasi, keanggotaan, kelembagaan, kelemahan SDM, modal
dan usaha.
"Kami berkeyakinan, kalau data kita valid, pembinaan akan lebih mudah
dan tepat sasaran. Dekopin ingin koperasi jadi besar dan menjadi soko
guru perekonomian nasional yang riil. Tidak hanya sekadar wacana. Tahun
2012 dunia internasonal mencanangkan sebagai Tahun Koperasi dunia, ini
harus jadi momentum bagi koperasi Indonesia untuk maju," tuturnya.
Dekopin, lanjutnya, berharap tahun ini menjadi tahun konsolidasi bagi
gerakan koperasi. "Kita akan bangun solidaritas gerakan koperasi untuk
mewujudkan gerakan koperasi di Indonesia yang mandiri dan maju," ujar
Agung.
Ketua panitia Abdul Wahab, kegiatan Rapat Dekopinwil/da tersebut
digelar dalam rangka meminta masukan dari dekopinwil/da di Indonesia
Bagian Barat. Kegiatan tersebut juga digelar sebagai ajang pemantapan
anggota sekaligus mendata anggota. Menurut dia, saat ini data riil
anggota Dekopin yakni 23.000 koperasi.
"Dekopinwil/da kalau ditanya data anggota pasti yang disodor data
pemprov atau pemkab/kota. Kami ingin benar-benar data riil anggota
mereka. Catatan kami bahkan ada dekopinwil yang tidak pernah mendata
anggota seperti Riau, Jambi, Kaltim, Sulut dan Papua," katanya.
Sementara Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM)
Jabar, Wawan Hernawan pada kesempatan ini mengatakan, yang dibutuhkan
koperasi adalah kebijakan yang berpihak terhadap koperasi. Ia menilai,
banyak kebijakan pemerintah yang kurang sejalan dan tidak mendukung
terhadap kemajuan koperasi.
"Saya lihat, banyak pejabat pemerintah yang kurang paham tentang
koperasi dan UMKM. Akibatnya, kebijakan yang dibuat terkadang tidak
selaras dengan yang dibutuhkan KUMKM. Contoh, kementerian KUKM sibuk
membuat loogo baru Dekopin, karena dinilai loogo sebelumnya
cenderung mengarah ke satu partai. Saya sangat tidak setuju perubahan
logo koperasi karena logo tersebut memiliki makna yg dalam. Idealnya
pemerintah memikir kebijakan yang bagus buat koperasi. Jangan bikin
kebijakan yang aneh-aneh", katanya.
Selain itu, salah satu upaya untuk mendukung koperasi dan UMKM yakni
dengan gerakan mencintai produk KUMKM. Wawan mengatakan, pihaknya tak
bosan-bosan mengkampanyekan gerakan ini.
"Menggunakan produk KUMKM berarti menyelamatkan hidup pelaku KUMKM.
Saat ini banyak produk Cina atau negara asing lainnya, kita himbau
masyarakat untuk membeli produk KUMKM," jelasnya. (A-150/A-89)***
sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/node/189145
